MDGs (Millenium Development Goals) 2025

Delapan Tujuan MDGs (Millenium Development Goals)

A. Sejarah pembentukan MDGs

Kehidupan yang layak dan kesejahteraan penduduk merupakan tujuan dari pembangunan di setiap negara, agar keadaan bumi yang aman, makmur, dan sejahtera dapat tercapai. Untuk mewujudkan semua itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang diwakili oleh kepala negara dan kepala pemerintahan sepakat untuk melahirkan sebuah deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Tujuan Pembagunan Millenium.

Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Di dalam KTT Milenium tersebut juga dihasilkan konsensus yang merangkai upaya-upaya untuk mencapai tujuan MDGs dengan perhatian utama pada hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, demokratisasi, pencegahan konflik, dan pembangunan perdamaian.

Pada mulanya, MDGs merupakan sebuah review atas kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh OECD-DAC pada pertengahan tahun 1990 dan kemudian dimasukkan kedalam Tujuan Pembangunan Internasional (Internasional Development Goals) tahun 2000 dan direvisi menjadi Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) pada KTT Milenium. Setiap tujuan (goal) dari MDGs memiliki satu atau beberapa target dengan beberapa indikatornya. MDGs memiliki 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator yang telah disusun oleh konsensus para ahli dari sekertariat PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia.

Masing-masing indicator digunakan untuk memonitor perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target. Selain Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), ada beberapa tujuan pembangunan yang lain ditetapkan pada dekade 1960-an hingga 1980-an. Sebagian terlahir dari konferensi global yang diselenggarakan PBB pada 1990-an, termasuk KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, serta KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. MDGs tidak bertentangan dengan komitmen global yang sebelumnya karena sebagian dari MDGs itu telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Internasional (IDG), oleh negara-negara maju yang tergabung dalam OECD pada 1996 hingga selanjutnya diadopsi oleh PBB, Bank Dunia dan IMF.

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan MDGs adalah sebagai berikut: Pertama, MDGs bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDGs adalah tujuan dan tanggungjawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Kedua, tujuh dari delapan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga memungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara objektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan. Ketiga, tujuan-tujuan dalam MDGs saling terkait satu dengan yang lain. Keempat, dengan dukungan PBB, terjadi upaya global untuk memantau kemajuan, meningkatkan perhatian, mendorong tindakan dan penelitian yang akan menjadi landasan intelektual bagi reformasi kebijakan, pembangunan kapasitas dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai semua target. Kelima, 18 belas target dan lebih dari 40 indikator terkait ditetapkan untuk dapat dicapai dalam jangka waktu 25 tahun antara 1990 dan 2015. Sekalipun MDGs merupakan sebuah komitmen global tetapi diupayakan untuk lebih mengakomodasikan nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan. Dalam sidang umum PBB yang ke-60 pada tanggal 14-16 September 2005, dilakukan juga evaluasi pelaksanaan lima tahun MDGs. Dalam evaluasi tersebut dikatakan bahwa 50 negara gagal mencapai paling sedikit satu target MDGs. Sedangkan 65 negara lainnya beresiko untuk sama sekali gagal mencapai paling tidak satu MDGs hingga 2040. Sehingga hingga kini, MDGs masih menjadi suatu perdebatan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam MDGs, sumber daya yang dibutuhkan dan bagaimana cara pencapaian MDGs.

B. Keikutsertaan Indonesia dalam MDGs

Sejak Indonesia tergabung dalam keanggotaan PBB, secara otomatis Indonesia banyak telibat dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000 dan menandatangani Millenium Development Goals (MDGs), menjadikan Indonesia harus berusaha untuk turut menyukseskan MDGs sebagai komitmen global. Indonesia menyadari bahwa MDGs bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Penggunaan indikator MDGs akan merangsang lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah untuk menyatukan upaya pembangunan. Sehingga bisa dihasilkan sinergi positif yang menguntungkan rakyat banyak. Karena persatuan dan kesatuan yang terjadi pada tingkat penduduk, terutama pada tingkat rakyat banyak (grass root level) memerlukan pelayanan manusiawi dan dikemudian hari bisa menikmatinya, merupakan sumbangan pembangunan yang sangat dibutuhkan.

Manfaat

1.      Memberikan informasi yang lengkap mengenai proses penyelesaian suatu masalah kesehatan

2.      Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan kesehatan di masa yang akan datang

Tujuan (goal) MDG, Target MDGs dan Indikator MDGs

Telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) terdapat 8 tujuan yang harus dicapai dengan 18 target dan 48 indikator yang diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan dari MDGs. Adapun 18 target dan 48 indikator tersebut disusun oleh konsensus para ahli dari sekertariat PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia. Tujuan (goal) MDGs, target MDGs dan indikator MDGs adalah sebagai berikut:

a.    Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

·         Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $1 per hari menjadi setengahnya antara 1990–2015.

Indikator:

1.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
2.	Proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari $1 (PPP) per hari
3.	Rasio kesenjangan kemiskinan
4.	Kontribusi kuantil termiskin terhadap konsumsi nasional

 

·         Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990–2015.

Indikator:

5.	Prevalensi balita kurang gizi (BKG)
6.	Proporsi penduduk yang berada di bawah garis konsumsi minimum (2100 kkal per kapita per hari)

b.      Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

·         Target 3: Memastikan pada 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan seluruh pendidikan dasar.

Indikator:

7.	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD)
8.	Angka Partisipasi Murni di Sekolah Menenga Pertama (APM-SMP)
9.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Mencapai Kelas 5
10.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar
11.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menyelesaikan Sembilan Tahun pendidikan Dasar
12.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 tahun

c.       Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

·         Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.

Indikator:

13.	Rasio Angka Partisipasi Murni (RAPM) Anak Perempuan terhadap Anak Laki-laki di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi.
14.	Rasio Angka Melek Huruf (RAMH) Perempuan terhadap Laki-laki usia 15-24 tahun
15.	Kontribusi Pekerja Upahan Perempuan di Sektor Non Pertanian (KPPNP)
16.	Proporsi Kursi DPR atau DPRD yang Diduduki Perempuan

d.      Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak

·         Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1990-2015

Indikator:

17. Angka Kematian Balita

18. Angka Kematian Bayi

19. Proporsi Imunisasi Campak pada anak berusia 1 tahun (12-13) bulan

e.       Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

·         Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990 dan 2015.

Indikator: 20. Angka Kematian Ibu (AKI) 21. Proporsi Pertolongan Kelahiran (PPK) oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (TKT) 22. Angka Pemakaian Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur 15-49 tahun (PUS)

f.       Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya

·         Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015.

Indikator: 23. Prevalensi HIV/AIDS Ibu Hamil yang Berusia 15-24 tahun 24. Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi 25. Angka Penggunaan Kondom 26. Persentase Penduduk Berumur 15-24 tahun yang Mempunyai Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS (PPK-HIV/AIDS) 27. Rasio Kehadiran Sekolah Anak Yatim Piatu karena HIV/AIDS (RKS-YP) terhadap Kehadiran di Sekolah Anak Yatim Piatu Berusia 10-14 tahun

·         Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015.

Indikator:

28.	Prevalensi Malaria dan Angka Kematiannya
29.	Persentase Balita yang Tidur dengan Menggunakan Kelambu yang Telah Diproteksi dengan Insektisida
30.	Persentase Balita yang Mendapat Penanganan Malaria secara Efektif
31.	Prevalensi Tuberkulosis dan Angka Kematian Penderita Tuberkulosis dengan Sebab Apapun Selama Pengobatan OAT
32.	Angka Penemuan Penderita Tuberkulosis BTA Positif Baru
33.	Angka Kesembuhan Penderita Tuberkulosis (AKP-TBC)

g.      Tujuan 7: Memastikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

·         Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional dan mengurangi pengrusakan lingkungan.

Indikator:

34.	Proporsi Luas Lahan yang Tertutup Hutan
35.	Rasio Luas Kawasan Lindung (RKL) terhadap Luas Wilayah
36.	Energi yang Dipakai (setara barel dalam metrik ton) per PDB (juta rupiah)
37.	Emisi Carbon Dioxida (CO2) per kapita
38.	Jumlah Konsumsi Zat Perusak Ozon (Metrik ton)
39.	Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga yang Menggunakana Bahan Bakar Padat untuk Memasak (PPMBP)

·         Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015.

Indikator:

40.	Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum yang Terlindungi
41.	Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak

·         Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di  pemukiman kumuh pada tahun 2020.

Indikator:

42.	Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga dengan Status Rumah Tetap dan Terjamin
43.	Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga dengan Akses Tempat Tinggal yang Tetap dan Terjamin di Daerah Perkotaan
44.	Proporsi Rumah Tangga dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

h.      Tujuan 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

·         Target 12: Membangun sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berdasarkan hukum, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.

·         Target 13: Memberikan perhatian khusus pada negara-negara miskin, termasuk.

·         Target 14: Memberikan perhatian khusus pada negara-negara terisolir dan negara pulau yang kecil.

·         Target 15: Berhubungan dengan permasalahan-permasalahan hutang Negara-negara berkembang melalui perhitungan-perhitungan nasional dan internasional dalam rangka membuat hutang tersebut bisa menopang dalam waktu lama.

Indikator:

45.	ODA neto sebagai persentase GNP harga berlaku negara-negara donor OECD/ DAC.
46.	Proporsi ODA yang dialokasikan oleh negara-negara donor OECD/DAC terhadap pelayanan sosial pokok yang meliputi pendidikan dasar, layanan kesehatan promer, gizi, air dan sanitasi.
47.	Proporsi ODA bilateral dari donor OECD/DAC yang bersifat tidak mengikat.
48.	Proporsi ODA yang diterima oleh negara-negara yang hanya berbatasan dengan daratan (laud lock) terhadap GNP mereka.
49.	Proporsi ODA yang diterima oleh negara-negara kepulauan kecil terhadap SDP mereka.
50.	Proporsi nilai impor negara-negara maju (tidak termasuk senjata) dari negara-negara berkembang dan negara-negara belum berkembang (LDCs).
51.	Rata-rata tarif dan kouta yang dikenakan oleh negara-negara maju terhadap (ekspor) produk pertanian, tekstil dan pakaian jadi negara-negara berkembang.
52.	Persentase subsidi hasil-hasil pertanian negara-negara OECD terhadap GDP mereka.
53.	Proporsi ODA yang disediakan untuk membantu kapasitas perdagangan.
54.	Proporsi utang bilateral resmi negara-negara miskin penghutang berat (HIPC) yang dibatalkan.
55.	Proporsi ODA yang digunakan untuk melunasi hutang.
56.	Rasio hutang terhadap nilai ekspor barang dan jasa.

·         Target 16: Dalam kerja samanya dengan negara-negara berkembang, pengembangan dan penerapan strategi untuk para remaja pada pekerjaan yang produktif dan layak.

Indikator:

57.	Angka pengangguran penduduk usia remaja 15-24 tahun menurut jenis kelamin.

·         Target 17: Bekerjasama dengan perusahaan farmasi dalam menyediakan akses untuk pengadaan obat esensial di negara berkembang.

Indikator:

58.	Proporsi penduduk yang dapat mengakses obat-obatan esensial (penting) dengan harga terjangkau dan berkelanjutan.

·         Target 18: Bekerjasama dengan sektor swasta untuk menyediakan teknologi baru yang menguntungkan terutama dalam hal informasi dan komunikasi.

Indikator:

59.	Banyaknya pelanggan saluran telepon per 1 000 penduduk.
60.	Banyaknya pengguna personal computer (PC) per 1 000 penduduk.
61.	Banyaknya pengguna internet per 1 000 penduduk.

Setiap tujuan menetapkan satu atau lebih target serta masing-asing sejumlah indikator yang akan diukur tingkat pencapaiannya atau kemajuannya pada tenggat waktu hingga tahun 2015. Secara global ditetapkan 18 target dan 48 indikator. Meskipun secara glonal ditetapkan 48 indikator namun implementasinya tergantung pada setiap negara disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan ketersediaan data yang digunakan untuk mengatur tingkat kemajuannya. Indikator global tersebut bersifat fleksibel bagi setiap negara.

Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju. Negera-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia dimana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs.

Menurut pendapat saya ,

Saya setuju dengan adanya MDGs , karena Indonesia termasuk negara berkembang yang menjadi anggota pbb maka pemerintah sudah sebaiknya ikut serta dalam keputusan PBB tersebut . Untuk pencapaian MDGs sendiri sebenernya indonesia sudah mempunyai RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) mulai dari tahun 2005-2025 dalam rancangan RPJPN itu dibawahnya juga terdapat RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) . Dari rencana-rencana ini  jugasebenenarnya mulai tahun 2005 sudah ada pencapaian , tapi menurut saya  pemerintah harus lebih bebenah diri saja ,pembangunan di Indonesia  harus merata , jangan terpusat di kota kota besar contohnya ibu kota , sebaiknya diprioritasin untuk daerah-daerah khususnya di perbatasan .

MDGs bukan rencana PBB lagi memang setiap negara harus mempunyai visi misi yang menjadi visi misi MDGs juga , pemerintah harus bebenah diri lagi mulai dari yang pertama itu pengelolaan reformasi birokrasi nya terlebih dahulu dilanjutkan ke tekhnis nya seperti menekan angka kematian ibu , menekan penyakit HIV,  memperbanyak lapangan kerja, kemiskinan , pangan , infrastruktur nya ,dll.  Jadi bagaimana pengelolaannya terlebih dahulu jika pengelolaannya benar dilanjutkan ke tekhniksnya .

Pencapaian program mdgs ini hrus dilihat apa dampak negatifnya , sebenrnya pembangunan bangsa atau tujuan dari MDGs ini diperoleh dari keluarga bahagia dari yang middle dilanjutkan keatas, akan tetapi pejabat juga pun harus peduli akan hal ini , salah satu contohnya untuk mengurangi kemiskinan, ya ciptakan lapangan kerja terbuka , akses ekonomi dengan menggunakan ekonomi masyarakat dari daerah-daerah jangan terus dikembangkan di daerah- daerah yang bisa dikatakan daerah yang sudah maju ,seperti untuk membuka lapangan kerja juga tidak hrus mengandalkan investor asing,  harus dimulai dari daerah sendiri , jangan selalu mengandalkan pinjaman uang dari luar negeri ,sebab itu akan menambah beban negara sendiri.

referensi : http://ryoshiromibu.blogspot.com/2013/01/delapan-tujuan-mdgs-millenium_4557.html